Kolom

Aceh dan Startup Bisnis

REKTOR

Prof. Dr. Apridar SE. M.Si

Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh | email apridarunimal@yahoo.com

 

Perkembangan bisnis dewasa ini berlaju begitu cepat. Teknologi mempercepat pertumbuhan dan merubah konsep distribusi barang dan jasa pada waktu bersamaan. Kondisi itu menandai hadirnya perusahaan digital rintisan (startup) Indonesia.

 

Lembaga riset dan berita ekonomi Katadata melansir startup negeri ini menjadi incaran perusahaan modal ventura (venture capital) dunia.

 

Riset Google dan AT Kearney menyebutkan nilaiinvestasi startup selama periode Januari-Agustus 2017 mencapai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 40 triliun. Sebagian besar investasi berasal dari perusahaan asal Tiongkok.

 

Salah satu investor yang paling rajin memberikan modalnya adalah Alibaba Group. Raksasa e-commerce yang didirikan Jack Ma itu berinvestasi di Tokopedia sebesar US$ 1,1 miliar atau setara Rp 14 triliun. Tak mau kalah, Tencent juga mulai memberikan suntikan dana ke GoJek.

 

Dalam rentang 2012 hingga Agustus 2017, investasi startup melonjak 68 kali lipat. Dari hanya US$ 44 juta pada 2012, naik menjadi US$ 1,4 miliar pada 2016, dan pada Agustus 2017 telah mencapai US$ 3 miliar.

 

Muncul pertanyaan berikutnya, mengapa para investor dunia ini berani berinvestasi di tanah air?

 

Ini semata-mata pertumbuhan pengguna internet Asia Tenggara terbilang tercepat dibanding wilayah Asia lainnya. Merujuk ke laporan Google dan Temasek Holsing Singapura, tahun lalu, jumlah pengguna internet di Asia Tenggara mencapai 124 juta perguna per hari. Diperkirakan tahun 2020, tumbuh sekitar 480 juta per hari. Kenaikan yang signifikan.

Google bahkan memprediksi, pasar online di Indonesia akan diisi oleh e-commerce dari Asia Tenggara pada 2025 dengan estimasi biaya sebesar 46 miliar dollar Amerika.

Dari sisi pasar, jumlah penduduk dan letak demografi menjadikan Indonesia sebagai lokasi investasi paling menarik akhir-akhir ini. Pertumbuhan startup akan berbanding lurus dengan pasar yang sangat besar. Ditambah lagi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan 60 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kategori umur remaja. Artinya, mereka adalah digital native.

Tantangan

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mendukung penuh inovasi digital. Bahkan, berencana menciptakan seribu startup teknologi lokal senilai 10 juta dolar Amerika pada 2020.

Hanya saja rencana ini masih mengalami berbagai tantangan. Misalnya tingkat pengembangan internet di luar Pulau Jawa yang masih rendah, penundaan birokrasi, dan buruknya kualitas infrastruktur.

Sedangkan bagi perusahaan e-commerce, hambatan diakibatkan karena sebagian besar orang Indonesia masih belum paham melakukan transaksi online.

Selain itu, permasalahan logistik membuat pengiriman barang menjadi sulit juga menjadi salah satu faktor lambatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia.

Selain itu, tantangan terbesar yang dihadapi adalah pendekatan sosial. Indonesia adalah negara yang unik dengan beragam komunitas dan adat istiadat yang berbeda di tiap daerah. Ini pula yang dihadapi transportasi berbasis aplikasi seperti GoJek, Grab, dan Uber. Sejumlah provinsi di Indonesia menolak kehadiran transportasi berbasis online itu.

Perubahan gaya hidup (life style) tentu berdampak pada pendekatan sosial. Dimana, untuk kasus transportasi berbasis aplikasi dianggap akan menghambat rezeki masyarakat yang menarik ojek atau taxi konvensional. Kasus terakhir misalnya, Batam dan Jawa Barat melarang operasional transportasi berbasis aplikasi tersebut.

Bagaimana menyikapi ini? Apakah memungkinkan menghalau perkembangan teknologi dan perubahayan gaya hidup masyarakat sebagai ekses dari teknologi itu? Rasanya, pemerintah daerah, para pemikir dan para praktisi bidang ekonomi sepakat bahwa kehadiran teknologi sedapat mungkin memudahkan masyarakat. Mendorong pertumbuhan pendapatannya dan bermuara pada meningkatkan kesejahteraannya. Bukankah itu tujuan negara ini didirikan?

Untuk itu, perlu regulasi yang sederhana dan sedapat mungkin mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Tentang transportasi berbasis aplikasi, sejarah mencatat, di seluruh negara tranportasi ini menuai pro dan kontra. Namun, belakangan seperti Amerika Serikat, memberikan peluang pada seluruh rakyat bermitra dengan pengusaha aplikasi. Catatanya jelas, bahwa aplikasi sedapat mungkin meningkatkan pendapatan rakyat. Bukan sebaliknya, membuat mereka menyandang status laten kemiskinan.

Untuk merumuskan kebijakan yang mumpuni itu, maka dibutuhkan kajian dan analisa mendapat. Untuk itulah, kehadiran perguruan tinggi diperlukan. Kampus tentu bisa memberikan sumbangsih pemecahan masalah sosial dan bisnis startup itu pada waktu bersamaan. Terpenting, menemukan formula sebagai resep ampuh mengatasi masalah. Saya menawarkan kongkritnya, presentase pendapatan transportasi berbasis online ini ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, perusahaan tak bisa dalam tanda petik mengubah kebijakan sesukanya, tanpa ada petimbangan nasib mitra.

Startup Aceh

Berbicara bisnis startup tentu bukan semata-mata di jalur transportasi, ada pula tiketing dan traveling seperti Traveloka. Bisnis ini berkembang pesat, dimana pengguna (konsumen) dimanjakan memesan tiket tanpa harus bangun dari tempat duduknya. Cukup mengakses lewat smart phone maka tiket terpesan dan siap untuk melanjutkan perjalanan.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan lima tahun lalu, jika butuh tiket maka harus ke agensi travel atau loket bus. Ini tentu menguras waktu masyarakat. Era digital, masyarakat dimanjakan dengan akses lewat internet. Dari sinilah, perubahan distribusi jasa dan barang berawal.

Khusus untuk Aceh, bisnis berbasis digital ini belum begitu tumbuh. Data yang dimiliki Universitas Malikussaleh (Unimal) menyebutkan angka startup sekitar 20 perusahaan beroperasi di Aceh. Mereka bergerak penjualan, tranportasi dan lain sebagainya. Tingkat pendapatannya pun belum terbilang memuaskan. Namun, ini langkah yang baik.

Saya menyarankan, sebagai daerah penghasil kopi, tampaknya Pemerintah Aceh Tengah dan Pemerintah Bener Meriah dapat mendirikan unit usaha startup ini. Tentu dengan businnes plan (perencanaan bisnis) yang matang dan mitra yang mencukupi. Jika ini mulai dipikirkan oleh pemerintah saat ini, maka distribusi kopi ke luar negara, atau ke seantero nusantara dapat dikelola oleh pemerintah. Saya menyarankan jangan sepenuhnya melepaskan pasar kopi pada swasta. Karena, belum tentu praktik monopoli harga tidak terjadi. Untuk antisipasi itu, dan menunjukan keberpihakan pada petani kopi, tampaknya startup bisnis kopi patut dipikirkan.

Sehingga, perusahaan luar negeri, perusahaan nasional atau gerai kopi di jagat raya ini bisa membeli kopi lewat aplikasi yang dikelola oleh pemerintah. Produk dan jaminan distribusi itu semua bermuara pada kejujuran pengelola dan barang tiba tepat waktu serta standarisasi kualitas. Di sinilah, saya pikir publik bisa menangguk untung lewat sentuhan tangan pemerintah.

Apalagi, baru-baru ini saya melihat Bupati Bener Meriah, Ahmadi melawat ke Turki untuk mempromosikan kopi gayo. Langkah itu patut ditindaklanjuti dengan konsep bisnis startup ini. Sehingga, pengusaha Turki tak perlu repot-repot datang ke Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues untuk melihat dan memastikan kopi. Cukup memegang smartphone dan kopi pun tiba di Turki dengan kualitas yang diinginkan. Lanhkah yang sama tampaknya perlu ditiru oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya di Aceh.

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *