Respon KEK Arun, Pemerintah Aceh Harus Pro Aktif

Respon KEK Arun, Pemerintah Aceh Harus Pro Aktif

LHOKSEUMAWE – Pemerintah Aceh diminta pro aktif mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Hal itu diperlukan sebagai bukti keseriusan paska ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 5/2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe tertanggal 17 Februari 2017 oleh Presiden RI, Joko Widodo.

 

Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Prof Apridar, Sabtu(25/2/2017) menyebutkan rencana aksi yang telah disusun untuk pengembangan KEK Arun Lhokseumawe harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

 

“Jadi peran gubernur mempercepat semua urusan administrasi, misalnya membentuk keanggotaan dewan kawasan KEK Arun Lhokseumawe, sekretariat dewan kawasan KEK dan kesiapan pegawainya harus diselesaikan oleh gubernur sekarang. Jangan menunggu gubernur terpilih hasil pemilihan kepala daerah dilantik,” kata guru besar ekonomi ini.

 

Selain itu, dia mengingatkan agar koordinasi lintas kabupaten/kota, lintas kementerian untuk mempercepat operasional KEK Arun Lhokseumawe harus terus dijaga. Sehingga, operasional KEK diharapkan bisa berjalan tahun ini.

 

“Koordinasi itu kan kata yang mudah diucapkan, praktiknya sangat susah. Untuk itu, hilangkan egoisme daerah, mari dorong KEK ini tumbuh,” kata Apridar.

 

Pasalnya, jika KEK Arun Lhokseumawe beroperasi, maka industri akan tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, persoalan angka pengangguran yang terus meningkat dapat dikurangi lewat berbagai industri yang hadir di KEK Arun Lhokseumawe.

 

“2016 angka pengangguran Aceh itu sebesar 182 ribu, terbesar keempat secara nasional. Ini persoalan yang harus kita atasi, salah satunya melahirkan industri baru di KEK Arun Lhokseumawe,” ujarnya.

 

Selain itu, sambung Apridar, perguruan tinggi tentu sangat senang jika dilibatkan dalam berbagai bidang untuk mendorong pertumbuhan KEK Arun Lhokseumawe. “Daerah yang baik itu jika tiga kelompok bersatu, yaitu kelompok akademis, industri dan pemerintah,” pungkasnya.

 

Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 5/2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe tertanggal 17 Februari 2017. Presiden berharap kawasan ini diharapkan menjadi salah satu pusat industri terbesar di Pulau Sumatera.

 

 |R

Share