BincangFokus

[WAWANCARA] Dekan FEB Unimal: Lhokseumawe Belum Mandiri

Realisasi keuangan/anggaran Pemerintah Lhokseumawe tahun 2016 masih jauh dari target. Realisasi sampai Oktober 2016 hanya 47,39 persen. Sedangkan target sampai Oktober 2016 sebesar Rp75 persen. Artinya, realisasi mines 27,61 persen dari target.

Tahun 2015 lalu, realisasi keuangan Pemerintah Lhokseumawe juga tidak mencapai target. Realisasi sampai Desember 2015 ialah 82,74 persen, sedangkan targetnya mencapai 96 persen. Artinya, realisasi mines 13,26 persen dari target. Data itu diperoleh portalsatu.com dari Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) pada laman resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 21 November 2016.

Persoalan lainnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lhokseumawe masih sangat minim, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat cukup besar. Sementara belanja pegawai lumayan besar.

Terkait sejumlah persoalan tersebut, portalsatu.com mewawancarai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh (FEB Unimal) Wahyuddin di Lhokseumawe, Rabu, 23 November 2016, malam. Berikut petikannya:

Apa dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian Lhokseumawe jika serapan/realisasi anggaran rendah?

Pertumbuhan ekonomi di Kota Lhokseumawe selama ini hanya ditopang oleh pengeluaran pemerintah. Nah, seharusnya harus ada investasi. (Untuk meningkatkan) Pertumbuhan ekonomi kan harus ada investasi, (selain) pengeluaran pemerintah, (dan kegiatan) ekspor impor. Namun, di Kota Lhokseumawe investasi itu sangat kecil, sedikit, sehingga (pertumbuhan ekonomi) sangat lamban.

Jadi, perekonomian itu (selama ini) hanya ditopang oleh pengeluaran pemerintah saja. Jika realisasi pengeluaran pemerintah sesuai dengan target, tentu ekonomi itu akan berkembang. Ketika tidak tercapai target, pertumbuhan ekonomi di Kota Lhokseumawe tentu akan berkurang.

Terhambatnya pencapaian (realisasi keuangan/dana) ini bukan serta merta dengan tidak adanya sumber pendapatan, tetapi juga tidak efisiennya izin dari pemerintah. Namun perlu juga dikaji, ada apa kalau terjadi penyerapan tidak sesuai target, apa ada uangnya atau memang ini belum ada transfer uangnya (dari Pemerintah Pusat). Karena APBK Lhokseumawe juga didasarkan tidak hanya dari pendapatan daerah (PAD), tapi ada transer dari Pusat berupa DAU dan DAK, serta dana Otsus (dari provinsi).

Ketika tidak terealisasi (sesuai target), kenapa? Jangan-jangan memang sumber-sumber dana ini belum terjadinya pencairan. Sedangkan dari Pusat, terutama dana Otsus dari provinsi sudah ditransfer apa belum, karena dana Otsus kita itu bagian dari belanja kabupaten/kota.

Kalau dari investasi tadi, saya menduga di Kota Lhokseumawe masih di bawah 10 persen. Orang mungkin mau investasi, tapi mereka masih cemas dengan kondisi kedaerahan yang masih  dalam kondisi rawan. Tingkat kecemasan investor sangat tinggi di Aceh, dan beberapa provinsi di Pulau Sumatera. Namun pastinya pemerintah harus lebih optimis agar bisa menggaet investor ke Aceh.

Baik, ketika pertumbuhan perekonomian melambat, apakah akan berdampak terhadap meningkatnya pengangguran dan kemiskinan?

Jelas berdampak. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh (maksimal) maka pengangguran terus meningkat. Karena tiap tahun jumlah masyarakat yang ingin bekerja semakin tinggi.

(Ketika pertumbuhan ekonomi melambat) Dampaknya juga akan berkurangnya pendapatan (asli) daerah (PAD), berkurang pekerjaan, dan juga akan bertambah warga miskin. Itu dampak akhirnya, kemiskinan itu juga akan jadi masalah dengan timbulnya kerawanan sosial.

Lalu, apa solusi yang harus dilakukan pengambil kebijakan di Pemko Lhokseumawe terkait persoalan ini?

Nggak ada solusi lain. Bagaimanapun stakeholder memang harus bisa meyakinkan investor dan komponen masyarakat. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga harus tahu, tanpa investasi maka tidak akan mungkin pertumbuhan perekonomian bertambah.

Sementara itu ada kabar gembira dari Presiden Joko Widodo yang membuat Aceh Utara dan Lhokseumawe sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Nah, kalau ini berjalan, saya rasa ekonomi di daerah kita itu akan jauh lebih berkembang ke depan.

Ini yang perlu didorong kepada pemerintah sekarang. Sudah dua tahun tetapi masih dalam tahapan konsep. Jika melihat Papua dulu itu butuh tujuh tahun baru mengaplikasikan. Nah, untuk Aceh sendiri tinggal menunggu Keputusan Presiden saja. Program Pak Presiden mencetuskan ini sangat membantu masyarakat.

Persoalan lainnya, ketergantungan Lhokseumawe selama ini terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat sangat tinggi, karena PAD masih minim. Jika Pemerintah Pusat mengurangi alokasi dana transfer akibat penerimaan negara berkurang, atau terjadi penundaan sebagian dana transfer, ini berpotensi membuat Pemko Lhokseumawe “kalang kabut” akibat “tidak cukup dana”, sehingga berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah kegiatan. Komentar Anda?

Kalau hanya ditonjolkan pengeluaran pemerintah, dan itu sama-sama diketahui bahwa pengeluarannya terjadi pada kwartal III dan IV, berarti kan pertumbuhan ekonominya akan melambat. Sementara semua orang kan perlu makan. Coba lihat sebelum diketuk palu (pengesahan APBK), semua orang masih “diam-diam”. Penyebabnya karena tidak mempunyai aktivitas, mau mengerjakan apa, apalagi tidak adanya industri, kecuali industri besar yang tidak masuk spesifikasi masyarakat kalangan bawah.

Dugaan sementara, (sumber) pertumbuhan ekonomi juga ada penambahan (dari keberadaan kampus-kampus) di sini. Misalnya mahasiswa, aktivitasnya sangat tinggi termasuk keperluannya sehari-hari sehingga mendongkrak sedikit (kegiatan) usaha kecil masyarakat seperti kios, warung kpi dan juga rumah kos.

Saat pemerintah kabupaten/kota menganalisis rencanan pendapatan (PAD), dari rumah kos itu sebenarnya bisa jadi percontohan. Jika dikelola dengan baik maka akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi.

Apa yang seharusnya dilakukan pengambil kebijakan di Pemko Lhokseumawe untuk mengurangi ketergantungan dana pada Pemerintah Pusat? 

Seharusnya daerah yang mandiri itu mempunyai PAD minimal 25 persen dari total anggaran pendapatan. Untuk Lhokseumawe sendiri (PAD saat ini) masih kurang dari 10 persen. Dengan demikian jelas masih ketergantungan sangat tinggi sama Pusat. Itu terjadi berartikan Lhokseumawe bisa disebutkan belum mandiri. Nah, untuk itu perlu efisiensi pada biaya rutin, mungkin juga harus pangkas struktur pemerintahan sehingga jumlah bayaran gaji makin sedikit, walaupun ini menjadi buah “simalakama” pemerintah yang telah menerima tenaga honorer sangat banyak.

Harus dilakukan perhitungan ulang PAD Lhokseumawe. Jadi, kalau dilakukan itu harus ada riset sumber-sumber mana yang perlu digali misalnya kalau yang resmi pajak dan retribusi. Dari segi pajak, pemerintah harus betul-betul memaksimalkan. Begitu juga retribusi, apakah selama ini sudah benar–benar masuk dalam kas daerah?

Bagaimana sebaiknya tata kelola Pemko Lhokseumawe agar ke depan lebih produktif, tidak hanya konsumtif atau hanya bisa menghabiskan anggaran yang sudah ada?

Dikelola dengan efisien, di mana Lhokseumawe memiliki 68 desa, dan kondisi pejabat eselon dua yang banyak itu sangat tidak efisien. Hal itu harus ada yang dimerger atau dirampingkan di satuan-satuan (SKPK) pemerintahan, apalagi pengeluaran pemko itu paling banyak hanya pada biaya rutin, sehingga (alokasi anggaran untuk) pembangunan kerakyatan lebih sedikit.[PORTALSATU.COM]

Tags
Show More

Related Articles

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close