KolomNews

Pilkada 2017 Ujian Demokrasi Aceh

Oleh M AKMAL

 

DENGAN melihat perspektif sejarah, sebelum transformasi politikGerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi Partai Aceh (PA), maka empat dari enam calon gubernur Aceh yang akan bersaing di Pilkada 2017 adalah “empat sekawan” yang kompak dan secara bersama-sama sering duduk satu meja untuk membangun strategi “melawan” Jakarta. Mereka adalah para petinggi GAM pada jabatan tertentu dengan tupoksi masing-masing sebagai sub-elemen penting penggerak pemberontakan Aceh terhadap Republik Indonesia.

 

Sejarah mencatat bahwa pemberontakan Aceh sejak 1976 berakhir dengan perundingan damai RI-GAM yang lahir lebih dikarenakan dorongan “diplomasi bencana” tsunami Aceh 2004 yang mendorong dunia internasional masuk ke Aceh, saat Aceh masih dalam status Darurat Sipil pada 2004 setelah melewati satu tahun Darurat Militer pada 2003. Melalui “diplomasi bencana” untuk bantuan kemanusiaan ini kemudian terjadilah diplomasi politik internasional yang mendorong perundingan damai dan transformasi GAM menjadi lembaga politik formal yang disahkan melalui perangkat undang-undang dan berbagai peraturan Nasional.

 

Setelah proses transformasi politik ini, 2006-2012 Aceh dipimpin oleh Irwandi Yusuf sebagai mantan GAM, kemudian dilanjut oleh mantan GAM berikutnya Zaini Abdullah periode 2012-2017, dan untuk 2017-2022 akan diperebutkan kembali oleh empat mantan GAM dan dua cagub bukan mantan GAM atau cagub “Indonesia”, yang pernah menjadi pemimpin Aceh pada masa konflik. Dengan kata lain, dua cagub “nasionalis” –Abdullah Puteh dan Tarmizi A Karim– pernah dibuat “pusing” oleh para pemberontak GAM pada masa konfik Aceh.

 

Untuk melandasi konsep pemikiran awal tentang rencana Pilgub Aceh 2017 kita tidak boleh melupakan beberapa teori umum dalam ilmu politik, seperti teori partai politik yang menegaskan fungsi partai politik adalah: 1) sebagai sarana komunikasi politik; 2) sebagai sarana sosialisasi politik; 3) sebagai sarana recruitment politics (menjaring/mencari pemimpin poltik yang terbaik): dan 4) sebagai sarana mengatur konflik (management conflict).

 

Mencari pemimpin
Selain itu, kita semua perlu mengetahui makna dari recruitment politics yang tujuan utamanya adalah membangun mekanisme dan proses mencari kader pemimpin (selection of leadership) melalui sarana pilgub yang dijalankan sesuai aturan oleh lembaga pelaksana pemilu yang independen sesuai aturan Negara. Sehingga ke tiga unsur yang terlibat dalam Pilgub yaitu unsur pelaksana, para kontestan dan pemilih akan sama-sama taat azas dan menjalankan proses demokrasi ini secara on the tract atau sesuai aturan.

 

Proses itu akan menjamin pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang bebas, cerdas dan rasional tanpa tekanan dan kampanye pembodohan (black campaign), sehingga melalui proses ini akan lahir pemimpin yang diharapkan, atau sebagai output dari proses rekruirmen politiktersebut.

 

Pilgub Aceh 2017 akan sangat dinamis dan lebih memberi peluang bagi para pemilih untuk lebih selektif karena banyaknya cagub yang harus dievaluasi sebelum dipilih. Selain itu ke enam kandidat gubernur Aceh kali ini adalah para cagub yang jika dispesifikasikan akan terlihat “peta pertadingan” antara empat cagub yang pernah “satu bantal tidur” melawan dua cagub “satu bantal tidur” dengan rumah yang berbeda.

 

Perumpamaan ini didasari oleh pemahaman politik dengan azas kepentingan, bahwa tidak ada teman yang abadi kecuali kepentingan yang abadi. Kepentingan cagub mantan GAM yang pernah bersatu pada masa “perang” kini berbeda kepentingan pada masa damai. Demikia pula kepentingan dua cagub “nasionalis” yang pernah menjadi pemimpin pada masa konflik ingin kembali memimpin pada masa damai.

 

Dengan landasan teori dan analogi di atas, kita semua berharap proses rekruimen politik ini akan mendorong proses pendidikan politik yang lebih mencerdaskan pemilih dari berbagai golongan konstituen, baik parlok, parnas dan calon independen. Karena akan banyak mesin politik yang dihidupkan dalam berbagai segmen dan area sosial, semacam etalase politik yang dipajang di depan masyarakat dengan memberi informasi akurat terhadap barang dagangan masing-masing.

 

Kita berharap kampanye “jualan” ini akan melahirkan sikap konsumen untuk lebih “teliti sebelum membeli”, karena adanya pencerahan dan pencerdasan bangsa sebagai implementasi fungsi parpol, rekruitmen dan pendidikan politik dalam demokrasi Aceh.

 

Pemahaman baru
Melalui etalase politik ini akan tergambar persaingan dan juga elaborasi antara kepentingan parnas dan parlok di Aceh, serta kepentingan calon dari jalur independen. Persaingan dan eloborasi ini akan melahirkan opini publik Aceh terhadap pemahaman baru tentang political mapping yang sedang dibangun oleh para elite politik Aceh pascakonflik sebagai provinsi Otsus dalam membangun relasi politik internal, Nasional dan internasional untuk kebaikan Aceh di masa depan.

 

Pada akhirnya pemetaan politik ini akan memudahkan rencana pembangunan politik Aceh yang dilakukan oleh stakeholder politik dari berbagai segmen, baik itu dari elemen supra dan infrastruktur politik lokal dan Nasional.

 

Suprastruktur politik adalah struktur elite pemerintahan atau lembaga formal pemerintah seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif yang melaksanakan tugas dan fungsi Negara. Unsur-unsur pelaksana (elite politik) yang mengendalikan suprastruktur politik ini selalu berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk, minimal setiap dilaksanakan proses rekruitmen politik (pemilu).

 

Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga politikyang hidup dalam masyarakat, baik itu kelompok civil society dan juga meliputi partai-partai politik. Elemen infrastruktur politik ini juga akan berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk mengikuti bergesernya lempengan gerakan-gerakan sosial Aceh, baik yang menuju rakyat yang prodemokrasi atau menuju rakyat yang anti-demokrasi.

 

Pilgub Aceh 2017 adalah “ujian demokasi” yang ke tiga kalinya bagi Aceh pascakonflik, setelah Aceh terbebas dari 30 tahun konflik. Kita semua berharap seluruh elemen negara, elemen pelaksana pemilu, dan elemen peserta dan para pemilih (elemen sosial politik) dapat mengikuti ujian demokrasi ini, sehingga lahir lulusan terbaik yang akan mengemban tugas sebagai ketua eksekutif provinsi menuju era suprastruktur politik Aceh yang lebih mapan dan kuat untuk terus membangun kesejahteraan dan kedamaian bagi Aceh secara kontinyu menuju masa depan yang lebih baik. Dengan melihat tujuan akhir ini, maka rakyat Aceh harus belajar banyak atau banyak belajar untuk bisa mengikuti ujian demokrasi ini. Nah! | SERAMBI INDONESIA | 2 NOVEMBER 2016

 

* M. Akmal, dosen prodi Ilmu Politik dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh (Unimal), Lhokseumawe. Email: m_akmal@yahoo.com

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close