KolomNews

Mengkritik Ahok, Menghidupkan Demokrasi

Teuku Kemal Fasya
Teuku Kemal Fasya

Teuku Kemal Fasya

 Teuku Kemal Fasya, dosen antropologi FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe . Ketua Komunitas Peradaban Aceh (KPA) dan bergiat di Jaringan Antar-Iman Indonesia (JAII). Saat ini juga didapuk sebagai dewan pakar di Dewan Kesenian Aceh (DKA).

Fenomena ini adalah sebuah ironi, tanggal 11 April 2016 adalah hari kemenangan bagi “Teman Ahok” karena berhasil mengumpulkan 532.000 data KTP sebagai syarat mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur melalui jalur perseorangan pada Pilkada 2017.

Namun, di sisi lain, di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, ada ratusan warga kawasan Pasar Ikan, Kampung Luar Batang, menangis melihat rumah-rumah mereka dirobohkan oleh alat berat dan dihadang oleh 4.000 aparat keamanan.

Ironi ini semakin pekat karena Ahok salah satu ikon perubahan demokrasi lokal di Indonesia.

Warga memang tidak melakukan perlawanan keras seperti di Kampung Pulo tahun lalu. Sebagian mereka terlihat pasrah dengan opsi satu-satunya, yaitu relokasi ke beberapa rusun yang jauh dari tempat mereka tinggal sebelumnya.

Relokasi pun tidak sederhana karena mereka terburai ke pelbagai rusun, seperti Rusun Rawa Bebek, Marunda, Muara Kapuk, dan lain-lain. Mereka yang dulunya berkerabat kini terpisah-pisah akibat proyek perencanaan spasial yang belum tentu tidak komersial.

Pupus sudah ingatan masa kecil bersama.

Warga tidak berontak karena sudah melihat kaleidoskop penggurusan pada era Ahok. Tidak ada yang berhasil mempertahankan diri dari upaya penggusuran, sekeras atau sebanyak apa pun tenaga dan air mata.

Sebulan sebelum penggusuran kawasan Pasar Ikan, Jakarta Utara, kawasan Kalijodo berhasil rata dengan cepat. Saat itu, ada justifikasi yang sifatnya moralistik, yaitu memberantas pelacuran dan bisnis haram.

Gusuran pun mulus karena tokoh antagonis (Daeng Azis) berhasil ditangkap polisi sebelumnya.

Model teknokratis yang merampas

Pola penggusuran selama ini kerap memakai pendekatan struktural dan legalistik, sedangkan pendekatan kultural dan humanistik diabaikan. Jarang dihitung kerugian akibat model penggusuran (eufemisme: relokasi) seperti kerugian sosio-kultural masyarakat.

Jika memakai perspektif tujuh unsur kebudayaan Prof Koentjaraningrat, warga Kampung Luar Batang telah dirampas paling tidak dua, yaitu sistem kemasyarakatan dan sistem ekonomi dan mata pencaharian.

Sebelumnya, masyarakat nelayan Pasar Ikan, Kampung Luar Batang, memiliki ruang habituasi cukup diakrabi, kini teralienasi secara struktural dan gradual akibat politik relokasi.

Belum lagi kultur “rumah kotak” tersusun vertikal yang tidak pernah dipahami oleh warga gusuran kini menjadi takdir ke depan mereka.

Rumah susun atau apartemen adalah konstruksi kultural masyarakat urban yang tidak hidup dalam sistem mata pencaharian bersifat komunalistik.

Model apartemen atau rumah susun dipilih oleh warga urban yang terbiasa berbudaya liberal-individualistik.

Atau, model rumah susun terpaksa dipilih keluarga yang telah putus asa bertahan hidup di kota besar. Tak ada cara lain kecuali tinggal di rumah kotak dan memproyeksikan diri sebagai homo economicus.

Dapat dipahami kalau banyak warga tidak bahagia setelah mendapat kompensasi rumah susun meskipun sebelumnya rumah mereka kumuh, reyot, dan semipermanen.

Model pendekatan pembangunan Ahok yang sangat teknokratis tidak tepat menghadapi warga miskin, pinggiran, dan beragam adat-budaya seperti di Jakarta. Di beberapa sudutnya, Jakarta masih seperti “kota desa” yang jauh dari citra sinetron di televisi swasta.

Pendekatan model ini pada era Orde Baru disebut “developmentalisme”. Atas nama kemajuan dan pembangunan, kemanusiaan dan demokrasi bisa dipinggirkan.

Anehnya, Ahok menjadi pemimpin dari rahim demokrasi elektoral yang seharusnya makin sensitif atas kepentingan konstituennya yang unik dan beragam. Ia harus bisa menyelami sisi imponderabilia, memakai istilah pakar etnografi asal Polandia, Bronislav Malinowski, yaitu jiwa sosial masyarakat beserta perangkat kulturalnya.

Pendekatan teknokratis ala Ahok kerap menghitung indeks kemajuan pembangunan dari sudut ekonomis dan bisnis. Layaknya perusahaan, ketika timbangan nilai lebih (surplus value) tidak tercapai, dengan cepat ia melakukan pendekatan konsekuensi, yaitu mutasi dan demosi.

Kita cukup sering mendengar kalimat, “Saya akan pecat jika tidak becus”, dari Ahok yang kadang dilakukan tidak dengan hati-hati.

Pilihan bahasa menekankan kata ganti “saya”, sebagai personifikasi Pemerintah Jakarta dibandingkan “kami”, sebagai representasi pemerintah yang kompleks, menunjukkan sindrom Louis IV, L’etat cest moi (negara adalah saya) pada diri Ahok.

Mengkritik pemerintahan Ahok

Dalam konteks ini, kritikan atas Ahok adalah prasyarat demokrasi masih berjalan dan fungsi kewarganegaraan (citizenship) untuk berpartisipasi, berkomunikasi, dan melakukan tekanan-tekanan politik masih sehat.

Kritik atas Ahok, terutama harus dilakukan juga oleh para pendukungnya, untuk menghindari kekuasaan berakumulasi sedemikian dominannya sehingga terbentuk pengetahuan aksiomatik Ahok tidak pernah keliru.

Tanpa kritik yang obyektif dan keras, wajah pemerintahan di Jakarta terus berjalan secara monolitik, yaitu sesuai selera Ahok. Adapun selera warga dan pemangku kepentingan lainnya terpinggirkan.

Kritik pun harus tetap muncul dari kelompok pro-demokrasi sebagai minoritas kreatif. Kritik harus bisa dibedakan dengan model komunikasi ala Habib Rizieq atau kritik ala Yusril Ihza Mahendra yang terlihat sebagai permainan tabung pasir politik menjelang Pilkada Jakarta 2017.

Kritik kita kepada Ahok adalah konstruktif bagi demokrasi.

Kita tetap menginginkan representasi demokrasi berada pada maqam-nya, yaitu rakyat sebagai pemilik mandat dan kedaulatan tertinggi.

Ingat, semurni-murni rakyat adalah yang miskin, lemah, terusir, dan tidak memiliki akses pada keadilan.

Metode kritik diperlukan untuk menghindari demokrasi terluka akibat nirpartisipasi dan terlindas oleh kuasa modal (korporatokrasi) yang memanipulasi kepentingan rakyat demi nafsu libidinalnya yang khas.

Kita tetap mengapresiasi langkah-langkah Ahok mengubah Jakarta melalui pendekatan teknokratis agar semakin baik, maju, dan modern. Namun, jangan lupa ingatkan dia untuk mengimbanginya dengan pendekatan sosial, kultural, ekologis, dan kemanusiaan agar Jakarta menjadi rumah yang nyaman bagi semua, lestari, seimbang, dan beradab.

Jakarta tetap Jakarta, bukan Singapura, Dubai, atau Hongkong versi lain.

Prinsip pembangunan seharusnya tidak hanya berada pada satu kanal, tetapi multi-saluran. Saya teringat kata-kata almarhum Prof Afan Gaffar, dosen ilmu politik UGM yang tepat diungkap dalam konteks pemerintahan Ahok. “Kita perlu mendukung pemerintahan yang dipilih secara demokratis dengan kritik, bukan sekadar puja-puji yang menyebabkan ia menjadi dewa.” | HARIAN KOMPAS

 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close