KolomNews

Jurnalis, Militer, dan Kekerasan

OLEH MASRIADI SAMBO

Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini menimpa jurnalis NET TV, Soni Misdananto di Madiun, 2 Oktober 2016. Pelakunya anggota TNI dari Batalyon Infanteri Reider 501 Madiun. Sebelumnya, kekerasan serupa menimpa jurnalis di Medan. Pelakunya, anggota TNI Angkatan Udara. Praktis dua bulan terakhir, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dua kali minta maaf pada jurnalis.

Data yang dihimpun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia sepanjang tahun ini tercatat 12 kasus kekerasan menimpa jurnalis. Sejak 2006 sebanyak 511 kekerasan menimpa pewarta informasi publik itu. Ini memperlihatkan kekerasan fisik masih mengancam wartawan.

Ada  128 kasus kekerasan fisik, 75 ancaman teror, 49 pelarangan peliputan, 39 serangan dan 34 sensor. Paling menonjol dilakukan massa (58 kasus). Pelaku lain, aparat keamanan (46), kelompok tidak dikenal (20), orang tak dikenal (17) dan terakhir aparat pemerintah 13 kasus.

Melihat data kekerasan terhadap wartawan, tampaknya bangsa ini dapat disebut sebagai bangsa antikritik. Sebagian anak bangsa, oknum militer dan pejabat negara masih senang menyelesaikan kritik dengan ancaman, kekerasan fisik dan intimidasi. Ini tindakan yang sesungguhnya bentuk dari rendahnya peradaban.

Sebagai negara beradab, sejatinya menanggapi pemberitaan pers mesti dilakukan lewat koridor hukum. Bangsa  sepakat mengesahkan UU No 40/1999 tentang Pers yang menggaransi kemerdekaan pers sebagai perwujudan sebuah negara demokrasi. Regulasi itu menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia. Kemudian, tidak dikenai penyensoran, pemberedelan, pelarangan apalagi bentuk intimidasi dan kekerasan.

Negara ini mengakui pers nasional berhak memperoleh, mencari, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi. Hak melekat pada wartawan  dijamin spesifik harus dilakukan tanpa rasa takut. Atas dasar itu pula, kekerasan terhadap jurnalis sebagai pelanggaran hukum.

Pada Pasal 8 UU Pers ditegaskan, dalam menjalankan profesinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum. Maka, menjadi aneh, oknum TNI (aparat negara) melanggar aturan hukum. Sebagai patriot, sejatinya mereka matang berbagai regulasi. Mereka harus mengaplikasikan ketaatan hukum dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Bukankah semboyan TNI, “Bersama rakyat TNI kuat,” terus dikampanyekan? Semboyan sangat filosofis itu nyatanya belum merasuk dalam jiwa oknum prajurit. Tak heran, dua bulan terakhir saja, kekerasan yang dilakukan oknum TNI terhadap jurnalis terjadi  di Medan dan Madiun. Ini sungguh ironis.

Alpa Sejarah

TNI sebagai penjaga kedaulatan  sejatinya memiliki hubungan historis dengan pekerja pers. Kabar kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan  Presiden Sukarno lewat pembacaan teks proklamasi, tidak akan menggema ke seluruh pelosok Nusantara dan dunia andai  tanpa campur tangan pers. Saat itu, RRI Bandung  menyiarkan informasi kemerdekaan  .

Saat revolusi, di bawah serangan agresi militer Belanda I dan II, eksistensi kedaulatan Indonesia juga disampaikan lewat corong media massa.  Radio Kuta Radja, Banda Aceh dan Radio Rimba Raya, Aceh Tengah era 1947-1949, berperan penting menyatakan  Indonesia masih ada. indonesia tidak tenggelam atau  hancur bersama bom militer Belanda.

Sebagian anak bangsa, sebagian oknum militer dan aparat pemerintahan tampaknya mengidap penyakit alpa (lupa) akut  nilai historis itu. Militer dan media  pernah satu wadah bersama memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahan.

Jika mengenang sejarah, tentu oknum militer harus paham,  pers bekerja untuk publik dan  kemajuan bangsa.Pers tidak  untuk oknum tertentu atau melukai oknum tertentu. Pers bekerja sebagai palang pintu menjaga peradaban dari waktu ke waktu. Dengan begitu, cita-cita pendiri bangsa melihat Nusantara diisi kaum terdidik, beradab, beriman, sejahtera, dan adil tercapai. Di situlah fungsi pers.

Suatu bangsa tanpa ruang demokrasi dan kontrol dari pekerja media, niscaya akan melahirkan generasi individual, pembenci dan saling menjatuhkan. Menghapus nilai luhur, welas asih dan persatuan, akhirnya, akan menghancurkan kedaulatan.

Dewan Pers  bersama organisasi profesi wartawan dan perusahaan media sepakat menggelar uji kompetensi untu menciptakan  standar profesi jurnalis.

Peningkatan komptensi menjadi keharusan. Keandalan, profesionalitas dan taat etik  harus dimiliki wartawan Indonesia.

 Untuk itu, seharusnya jurnalis taat akan kode etik jurnalistik, standar perilaku penyiaran yang telah diatur dan disepakati. Sikap independen dan tidak partisan dalam proses peliputan  diharapkan bisa meminimalkan  intimidasi dan bentuk kekerasan lainnya.

Ini  sesuai dengan Pasal 7 UU Pers yang menyatakan seluruh jurnalis menaati kode etik. Artinya pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik tidak semata pelanggaran etika atau moral, tapi juga pelanggaran atas kaidah hukum. Dewan Pers tahun lalu melansir 75 persen jurnalis belum memahami detail kode etik. Ini ironis yang harus segera ditangani  Dewan Pers dan komunitas media. Di antaranya, melalui peningkatan kompetensi jurnalis dari waktu ke waktu.

Organisasi profesi jurnalis  berperan penting  mendidik anggotanya. Ada baiknya, organisasi  memiliki kode perilaku agar  jurnalis mempunyai  panduan bersikap dalam menjalankan tugas. Wartawan  Indonesia harus semakin andal, independen, dan taat hukum.

Pada akhirnya, kondisi itu diharapkan bisa menekan angka kekerasan terhadap jurnalis. Di sisi lain, pelaku kekerasan pada wartawan harus dihukum

Penulis Dosen FISIP Universitas Malikussaleh, Aceh

HARIAN KORAN JAKARTA, 7 OKTOBER 2016.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close